Meningkatnya aksi
kekerasan dan inflasi karena naiknya harga beberapa produk hortikultura
semakin meresahkan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat disodori
berita tentang kekerasan di ruang publik yang dilakukan oleh para
preman, aparat (TNI, Polri), masa pendukung calon bupati, dan warga
sipil. Masyarakat juga resah oleh naiknya harga produk hortikultura
terutama bawang putih dan cabai, menyusul daging sapi beberapa waktu
lalu. Keresahan masyarakat itu rentan memicu aksi main hakim sendiri
ketika ada peluang untuk menangkap pelaku kejahatan di ruang publik. Bila
aksi kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok tidak segera ditangani
serius dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada
pemerintah dan aparat penegak hukum.
Berbagai pertanyaan
bisa muncul terkait kondisi keresahan itu. Mengapa aksi-aksi kekerasan
dan naiknya harga kebutuhan pokok tersebut terjadi? Adakah pihak-pihak
yang sengaja menciptakan kondisi tersebut? Apakah maraknya aksi
kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok ada kaitannya dengan naiknya
suhu politik menjelang pemilu 2014? Siapa yang paling diuntungkan oleh
keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat tersebut? Meski belum ada
jawaban pasti, kiranya masyarakat patut waspada terhadap kemungkinan
adanya kekuatan tersembunyi yang bermain di balik kondisi ini.
Kekuatan tersembunyi
Pengalaman membuktikan bahwa kekuatan tersembunyi (invisible power) di balik aksi kekerasan dan tangan tersembunyi (invisible hand)
yang mempengaruhi harga komoditas, masih leluasa bermain di negeri ini.
Biasanya aksi dari kekuatan tersembunyi itu sangat erat kaitannya
dengan kepentingan pragmatis dari pihak-pihak yang ingin meraih
keuntungan ekonomis dan politis. Kekuatan dan tangan tersembunyi itu
bisa pribadi atau kelompok, mafia, kartel yang memiliki modal dana,
akses/jejaring
dan pengaruh.
Mereka memainkan
pengaruhnya secara tersembunyi lewat berbagai cara yang tersusun rapi,
tidak langsung mengarah ke sasaran, namun menimbulkan efek domino yang
akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Ruang gerak dari invisible hand
akan semakin lebar bila negara (aparat pemerintah, penegak hukum dan
institusi resmi lainnya) melemah atau kehilangan kewibawaannya di
hadapan masyarakat. Tujuan akhir yang ingin diraih tentunya kepentingan
diri atau kelompok misalnya jabatan politis, keuntungan ekonomis dan
keuntungan lainnya.
Peran Negara, Bisnis dan Masyarakat Sipil dalam membangun Keadaban publik
Maraknya aksi
kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok yang meresahkan masyarakat
mendesak semua pihak (penyelenggara negara, pelaku bisnis dan masyarakat
sipil) untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya masing-masing demi
tercapainya kesejahteraan bersama. Prinsip keadilan, perdamaian,
penegakan hukum dan HAM menjadi dasar dan komitmen bersama untuk menjalankan peran dan tugas masing-masing.
Institusi negara
dengan segala kelengkapannya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab
untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang bermain di balik
kondisi yang meresahkan masyarakat. Lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif mestinya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk
melayani kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan
kelompoknya. Hukum harus ditegakkan secara adil, transparan dan tanpa
pandang bulu terhadap semua pelaku pelanggaran terhadapnya. Kepercayaan
masyarakat yang semakin menurun terhadap pemerintah, politisi dan
penegak hukum hanya bisa dipulihkan dengan integritas dan kinerja yang
penuh dedikasi untuk kepentingan bersama. Negara mesti menjamin keamanan
dan kebebasan warganya dengan bersikap tegas terhadap segala bentuk
premanisme dan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang merongrong wibawa
negara.
Para pelaku bisnis
juga turut mengambil peran dalam menjalankan usahanya sesuai hukum yang
berlaku dan nilai-nilai etis kemanusiaan demi tercapainya kesejahteraan
bersama. Mereka diharapkan tidak “bermain mata” dengan kekuatan politik
untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya namun dengan mengorbankan
kepentingan masyarakat kecil. Pelaku bisnis di bidang media komunikasi
mesti menjalankan tugasnya untuk menyuarakan kebenaran dan nilai-nilai
kemanusiaan.
Sedangkan masyarakat
sipil diharapkan semakin cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh
pihak-pihak yang hendak “memancing di air keruh” kondisi yang
meresahkan. Komunitas dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi
saluran aspirasi dan alat perjuangan untuk mencapai kesejahteraan
bersama. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam menentukan,
mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan kebijakan publik yang
dihasilkannya. Tokoh-tokoh masyarakat dan agama berperan penting pula
dalam menumbuhkan kesadaran, memberikan keteladanan dan mendorong
perwujudan nilai-nilai etis moral dalam kehidupan bersama. Kesadaran
berbangsa dan bernegara juga perlu ditanamkan untuk membentuk karakter
pribadi yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Semangat kesetiakawanan, solidaritas sosial dan persaudaraan di tengah
perbedaan yang terasa semakin memudar, kini perlu dihidupkan kembali
mulai dari lingkungan terdekat (RT, RW) sampai di seluruh Indonesia.
Peran dan
tanggungjawab ketiga elemen tersebut mesti dijalankan dengan komitmen
bersama untuk membangun sebuah keadaban publik atas dasar empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka
Tunggal Ika dan NKRI. Niscaya cita-cita mulia terwujudnya
sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat dan masyarakat yang adil dan
makmur akan semakin terdekati. Martabat dan harga diri bangsa Indonesia
di kancah pergaulan dunia pun akan semakin kuat dan dapat berperan aktif
memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.
No comments:
Post a Comment