BONUM COMMUNE

Fenomena pragmatisme politik
Entah siapa yang pertama kali memunculkan gagasan bahwa tahun 2013 ini adalah “tahun politik” (mungkin ada yang tahu?). Yang pasti gagasan itu dimunculkan bukan tanpa maksud. Ada dugaan bahwa tahun ini menjadi sangat krusial untuk mempersiapkan pemilihan Presiden tahun 2014. Menginjak bulan keeempat di tahun 2013 ini suhu politik memang terasa sudah mulai memanas dengan berbagai peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh politik terutama anggota legislatif, tokoh partai, pejabat pemerintah atau lembaga negara. Partai politik mulai berkonsolidasi internal sembari membuka pendaftaran calon legislatif kepada publik. Bersamaan dengan itu banyak politisi yang tersandung kasus hukum yang menjadikan mereka tersangka bahkan terdakwa. Para pejabat pemerintah sampai petinggi negara alih-alih fokus mengurus negara justru sibuk mengurus konflik internal di tubuh partainya. Kasus-kasus yang melibatkan petinggi partai juga sering dijadikan komoditas untuk saling menggembosi kekuatan lawan politiknya. Fenomena tersebut seakan menunjukkan bahwa politik itu identik dengan kekuasaan semata. Para politisi sibuk membangun citra diri dan partainya untuk mengejar kursi kekuasaan terutama di tingkat legislatif dan eksekutif. Apa yang mereka harapkan dari kekuasaan itu? Tentunya pengaruh untuk bisa menentukan kebijakan publik dan memastikan bahwa kepentingan diri/partai dapat terpenuhi. Lebih celaka lagi bila mereka mengejar kekuasaan semata untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Kalau motivasinya mencari kekayaan, seharusnya mereka tidak menjadi politisi tapi menjadi pebisnis atau pengusaha.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menganggap semua politisi di negeri ini mengejar kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Patut diapresiasi juga adanya beberapa politisi kita yang berintegritas dan bekerja dengan penuh dedikasi untuk kepentingan masyarakat.Tujuan utama dari tulisan ini sebenarnya hendak mengajak para pembaca untuk turut mengawal dinamika politik di negeri kita. Kita cermati secara kritis dan menyampaikan aspirasi kita agar politik dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan utamanya. Seperti kita ketahui, politik sejatinya merupakan suatu seni dan sistem yang dinamis untuk membentuk dan membagi kekuasaan guna mengambil keputusan publik agar tercapai kesejahteraan bersama (bonum commune). Di dalam politik tersebut terjadi proses partisipasi dan mekanisme kesepakatan untuk mengelelola negara agar tugas eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat dijalankan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Masyarakat cerdas dan berpartisipasi aktif

Salah satu ciri suatu negara yang tatanan politisnya baik ialah masyarakatnya semakin cerdas dan turut berpartisipasi aktif dalam dinamika politik untuk mencapai tujuan bersama. Outputnya, kebijakan politis membawa manfaat yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Maka semestinya tahun politik diisi dengan pendidikan politik bagi warga negara agar semakin cerdas dan berpartisipasi dalam dinamika politik negeri ini. Yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengontrol dan turut berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan publik di semua tingkatan. Masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga pers/media, organisasi non pemerintah, komunitas-komunitas dan lembaga publik untuk menyalurkan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, mencermati para calon legislatif atau calon presiden, dan bersikap kritis terhadap kebijakan publik.

Tingkah laku para politisi dan pejabat negara yang sarat konflik kepentingan (antara urusan partai dan tugas pemerintahan) dapat menjadi catatan kritis masyarakat terhadap kinerja mereka. Masyarakat perlu lebih jeli melihat banyaknya inkonsistensi dan pernyataan pejabat yang sekedar lip service (misalnya pernyataan SBY tentang perlunya para menteri fokus pada tugasnya/tidak mengurus partai, justru dilanggarnya sendiri dengan merangkap tugas kepresidenan dan jabatan di partai). Rekam jejak dari para politisi dan partai yang mengusungnya mesti menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat saat harus mengambil keputusan dalam pemilu 2014 nanti. Dengan demikian masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika politik untuk menentukan pemimpinnya dan kebijakan publik yang mereka buat. Sudah saatnya masyarakat tidak hanya menjadi korban atau pihak yang diperalat untuk pragmatisme politis dari segelintir orang atau partai politik. Akhirnya, diharapkan politik dapat dikelola dengan baik untuk kebaikan bersama (bonum commune).

http://politik.kompasiana.com/2013/04/03/bonum-commune-547864.html